Pekerjaan (daerah) yang belum terlihat penyelesaianya

Ada sebuah catatan yang tercecer yang perlu dibenahi (dijadikan arsip) ataukah harus dilanjutkan tentunya masalah yang ada di wilayah Kabupaten Tegal ini.

Pertama, masalah yang lagi tren adalah jalan bodol atau istilah kerenya adalah landol, memang tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat yang tidak ketimpaan landol tersebut, tetapi masyarakat lain sedang rame-ramenya membahas masalah landol ini di grup media sosial, pemerintah bukanya tidak perhatian masalah hajat hidup orang banyak ini, pemerintah sangat intens dengan semua permasalahan ini, dan merupakan tanggungjawab bagi pemimpin wilayah plus pendukungnya. Tetapi dengan adanya landol apakah pendukungnya ikutan bertanggung jawab, tentu tidak sejauh ini.

Kedua, masalah lelang proyek. Hingga saat ini belum pernah terdengar dan diberitakan Koran lokal tentang golnya lelang sebuah proyek pembangunan infrastruktur baik pembangunan jalan yang berlobang. Kenapa lelang serasa tersendat, karena mungkin adanya kekhawatiran dari seorang yang jujur di Kabupaten Tegal ini, karena adanya oknum-oknum yang korup dalam urusanya dengan proyek tersebut. Jadi kapan berakhir, sedangkan jalan yang bodol dan berlumpur disaat hujan, harus segera ditambal atau diperbaiki ? sampai kapan harus menunggu, apakah harus menunggu lima tahun mendatang? harus menunggu pemilihan yang baru, bupati yang baru? dengan kebijakan yang baru juga (sedangkan masyarakat juga tidak mengetahui masalah ini)

Ketiga, masalah kepemimpinan daerah. Masyarakat sekarang sudah jenuh dan jengah, dulunya gempitanya mendukung pasangan ini, tetapi saat sekarang apakah masyarakat masih percaya, pendukungnya sekarang ada dua jenis: jenis pertama adalah pendukung yang menduduki jabatan di pemerintahan, jenis kedua adalah pendukung yang tidak mendapat apa-apa, artinya kere tetep kera, tidak ditunjuk untuk menjabat atau menguasai suatu wilayah, jenis kedua ini adalah jenis pemilih abal-abal serba mau diajak milih tetapi tidak mengetahui kenapa memilih, apakah karena money politik.

Keempat, masalah birokrasi utamanya tentang sumber daya manusia, masih adanya nepotisme yang sulit dihilangkan, budaya KKN masih melekat apabila seorang pejabat membawa familinya, keluarganya untuk menduduki jabatan tertentu, perekrutan pegawai baru adalah formalitas saja, tetapi prakteknya suap oke oke saja.

Kelima masalah kependudukan, kembali kepada sumber daya manusia tentang pelayanan surat-surat kependudukan, untuk mengurusi atau membuat KTP saja, rampungnya harus menunggu lama, padahal kalau sumber daya manusia yang canggih pembuatan KTP, KK, Akta 1 jam saja sudah jadi. Tidak seperti ini harus membayar terlebih dahulu kepada staf kelurahan, padahal masyarakat sudah membayarnya.

Keenam masalah wacana pemekaran wilayah yaitu bergabungnya kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal, seperti kecamatan Suradadi, kecamatan Warurejo dan kecamatan Kramat untuk digabung ke wilayah Kota Tegal, apabila masyarakatnya di ketiga wilayah tersebut, maka akan memberikan suasana baru, kemudahan dalam mengurus surat-surat kependudukan, sehingga warga tidak jauh-jauh ke kota Slawi

July 03, 2016 Tags : Berita01

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email