Pemerintah Jakarta telah memutuskan untuk menunda program perumahan nol-pembayaran sampai selesai panduan yang secara komprehensif akan menjelaskan program kepada pelamar.
Sebelumnya, pemerintah Jakarta mengatakan warga bisa mulai memesan apartemen di bawah skema pada bulan April. Namun, itu belum menyimpulkan peraturan tentang program tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan panduan itu diperlukan karena informasi tentang program tersebut telah terdistorsi.
Pemerintah kota sebelumnya menginstruksikan kepada Badan Perumahan Umum Jakarta untuk mengkomunikasikan panduan ini dengan perusahaan-perusahaan milik kota Bank DKI, PD Sarana Jaya Pembangunan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pasar Jaya.
Pada 25 April, Gubernur Jakarta Anies Baswedan meminta instansi terkait untuk menyewa konsultan komunikasi untuk membantu mereka menjelaskan program kepada pelamar.
"Saya ingin meluncurkan program sesegera mungkin, tetapi kami tidak ingin terburu-buru dan membuat kesalahan," kata Sandiaga pada hari Kamis sebagaimana dikutip oleh tempo.co.
Sandiaga menambahkan dia berharap buku itu akan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga semua pelamar bisa memahami program tersebut.
Pemerintah Jakarta meluncurkan program perumahan nol pembayaran di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada bulan Januari untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Anies memastikan bahwa rumah-rumah akan tersedia bagi mereka dengan gaji di bawah Rp 7 juta (US $ 494,50) per bulan.
May 25, 2018
Tags :
Berita01
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments